P2K3

Pengertian

            P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu suatu lembaga kerjasama saling pengertian dan partisipasi antar pengusaha dan tenaga kerja yang dibentuk dalam perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan.

Persyaratan Pembentukan

            Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Kriteria yang dimaksud adalah:

a. Tempat kerja dimana dipekerjakan 100 orang atau lebih.

b. Tempat kerja dimana dipekerjakan kurang dari 100 orang dengan tingkat bahaya sangat besar.

Prosedur Pembentukan

A. Syarat keanggotaan

1. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya    terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

2. Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk.

3. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 atau Petugas K3 di perusahaan.

4. Jumlah dan susunan P2K3 adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 orang, terdiri dari 6 orang mewakili pengusaha/pimpinan dan 6 orang mewakili pekerja.

B. Langkah Pembentukan

1. Tahap persiapan

a. Kebijakan K3

Pengusaha lebih dahulu menggariskan dan menjalankan pokok-pokok Kebijakan mengenai K3 secara umum serta Tujuannya. Kebijakan ini disebut Safety Policy.

b. Kebijakan tentang K3 harus dituangkan secara tertulis karena sangat penting bagi manajemen dan pihak-pihak terkait.

c. Inventarisasi calon anggota

- Pimpinan perusahaan menyusun daftar calon anggota P2K3 yang digariskan oleh unit kerjanya masing-masing dan memutuskan diantara para calon tersebut yang akan menjadi calon anggota P2K3.

- Setelah calon anggota P2K3 disusun, maka calon anggota tersebut dikumpulkan dan diberi pengarahan singkat tentang kebijakan pimpinan perusahaan dalam hal K3.

d. Konsultasi ke kantor Disnakertrans setempat.

Selama dalam tahap menyusun kebijakan tentang K3 dan pengurus calon anggota P2K3, pimpinan perusahaan dapat melakukan konsultasi dengan kantor Disnakertrans setempat untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan dalam proses pembuatan P2K3 yang dianggap masih belum jelas.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Membentuk P2K3

Setelah perusahaan berhasil menyusun calon anggota P2K3 maka dilanjutkan dengan pembentukan P2K3 secara resmi oleh pimpinan perusahaan.

b. Melaporkan ke Disnakertrans setempat.

Setelah pimpinan perusahaan membentuk P2K3 kemudian melaporkannya kepada Disnakertrans setempat, pimpinan perusahaan dapat sekaligus mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pengesahan.

Tugas-tugas pengurus P2K3

a. Ketua

- Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.

- Menentukan langkah, kebijakan demi tercapainya program-program P2K3.

- Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui pimpinan perusahaan.

- Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.

- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan.

- Dalam hal Ketua berhalangan, Wakil ketua melaksanakan tugasnya.

b. Sekretaris

- Membuat undangan rapat dan notulen.

- Mengelola administrasi surat-surat P2K3.

- Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.

- Memberikan saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3.

- Membuat laporan ke Disnakertrans setempat dan instansi lain yang bersangkutan mengenai tindakan berbahaya (unsafe action) dan kondisi berbahaya (unsafe condition) ditempat kerja.

c. Anggota

- Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.

- Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.